4. Negara yang mestinya aktif mencatatkan kelahiran warga bukan warga negara (stelsel aktif negara,. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN Oleh : Arie Julian Saputra ∗ Abadi B Darmo ∗ ABSTRAK Dalam perspektif perundang-undangan Indonesia, Administrasi Kependudukan diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang. id : 8 HLM. 472. Pekerjaan : Karyawan Swasta Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. Ekstern,perpindahan penduduk ke wilayah negara lain; g. BAB I . Terbaru. pdf. Presiden Dr. Judul. 24 Tahun 2013) dan. Dengan begitu, secara otomatis Surat Edaran No. 13 Ibid. Permendagri 109 Tahun 2019 ini diundangkan pada tanggal 31 Desember 2019 dalam Berita Negara Republik Indonesia. ABSTRAK: bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN KELOMPOK KHUSUS DALAM PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Nurani Ajeng Tri Utami1*, Nayla Alawiya1 dan Alef Musyahadah Rahmah1 1Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman E-mail: nurani. 2. Konsep. Dasar. Undang-Undang No. Lokasi. Pembangunan. Aturan pernikahan beda agama. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Daftar Layanan Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. com - Pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) tahun 2023. NIK adalah. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Itu sudah diatur dalam undang. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal L angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 279, Pasal 285 ayat (2) huruf a angka 1 sampai dengan angka 4, Pasal 288 sampai. diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. Judul panjangnya judul PP ini karena perubahan UU 23 tahun 2006 ke UU 24 tahun 2013, sebagaimana kita ketahui bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran Penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan. Mengadili sengketa tata usaha negara berupa gugatan dan permohonan. Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada tanggal 29 Desember 2006 di Jakarta. 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU No. The Population Administration Law (UU Adminduk) regulates that the Identity Card (Kartu Tanda Penduduk/KTP) is the states’ obligation facilitated by the Goverment and carried out by citizens. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 84 ayat (1) dan Pasal 85 UU No. 2021/No. Administrasi Kependudukan dalam UU 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban. Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Buku Undang-undang Administrasi Kependudukan Edisi Terbaru | Bukukita. Instansi. NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG. 5357, peraturan. Pemberian Tunjangan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana bagi PNS yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari APBN, sedangkan bagi PNS yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari APBD. 2013. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. pdf. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : 1. (Baca juga: Mencatatkan Perkawinan di Dunia Negara ). 25/2008”) yang menyatakan demikian: Pasal 52 ayat (1)UU No. Terbaru. 2. Pertama, multitafsir ketentuan sah tidaknya suatu perkawinan. 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Daring dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa: untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan yang baru; sistem pelayanan. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. “Peraturan mengenai menyusun anjab dan ABK telah dijadikan satu dalam. “Mendagri mengingatkan kepada bupati/walikota bahwa Pasal 32 ayat (2) UU Administrasi Kependudukan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” kata Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Kantornya, Selasa (21/5). Pemerintah Pusat . Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Pasuruan dari Wilayah Kota Pasuruan ke Wilayah Kecamatan Bangil. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. 000 (seribu) kepala keluarga; 3) wilayah Sumatera paling sedikit 4. 12. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik 3. Aliran Kepercayaan Dalam Administrasi Kependudukan Megamendung Danang Pransefi pransefi@gmail. Bahasa. Administrasi Umum; b. Download 5358-19__uu__no_24_th_2013. UJI MATERI MAHKAMAH. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang : Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah meneken Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan. “Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat. Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Campuran dan Akibat Hukumnya Terhadap Harta Benda Berdasarkan UU. 9. DRAFT NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG GRASI, AMNESTI, ABOLISI DAN REHABILITASI. 161, TLN NO. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat (1), ―Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berita Terbaru Lihat Semua. 2023. PP 54 Tahun 2007. Sementara itu, sanksi denda paling berat ada pada UU Perbankan dimana denda maksimum yang bisa dikenakan adalah Rp10 miliar hingga Rp200 miliar. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 10 Surat Pernyataan Pengakuan Anak. 3. Pungutan terhadap akta kelahiran. Latar belakang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah: bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik. Kementerian PANB Pacu Peningkatan Layanan Administrasi Kependudukan dan Kesehatan di MPP Digital 29 September 2023 Dilihat: 15. Kategori Download. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674); 5. Halaman ini telah diakses 29527 kali FILE-FILE PERATURAN. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil22 Pengelolaan SIAK bertujuan23: a. Salah satu hal penting dalam Perpres ini adalah administrasi kependudukan bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri. tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007. Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah undang-undang yang mengatur sistem dan reformasi di bidang administrasi. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK); e. Adapun yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan. Dasar Hukum. 698 Kali Dibaca. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan 2 2. Sementara itu merujuk pada UU 25 2009 tentang Pelayanan Publik (dalam Taufik, 2022, hlm. Menetapkan : UNDANG – UNDANG TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN. RIDWAN Staff Pelayanan Umum Tidak di Kantor. 000 (enam ribu) jiwa atau 1. Uu Administrasi Kependudukan Terbaru Pdf 2022. penetapan sistem, pedoman, dan standar pelaksanaan Administrasi Kependudukan; c. Pada kesempatan kali ini, sumber kewenangan yang akan dibahas adalah delegasi. 58, BN. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. Berlaku. 23/2006 & UU No. UU No. Beberapa contoh ini dilansir VOI dari jurnal Mahasiswa Administrasi Publik 2018, Universitas Sriwijaya. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan SipilBerdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pegawai Kantor desa Mayak masih belum optimal. perubahan lain adalah kartu tanda. Administrasi Pemerintahan adalah tata laksana dalam pengambilan keputusan dan/atau tindakan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan. Indonesia, Kementerian. Penduduk 3. Oleh karena itu, pasal yang diuji tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai frasa "agama termasuk juga penghayat. Dinas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232. Administrasi Kependudukan 2. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN. Nomor lnduk Kependudukan adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. " Unduh dokumen resmi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang mengatur pelaksanaan Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan. uu. UU No. Majelis Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak pengujian sejumlah pasal dalam UU No. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 474. Indonesia, Kementerian Dalam Negeri. 73. Nama : Nggay Mehang Tana. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. Administrasi Kependudukan (Adminduk) adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik & Pembangunan sektor lain. PERUBAHAN PERATURAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( UU NO 23 TAHUN 2003 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DIUBAH DENGAN UU NO 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO 23 TAHUN 2003. 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 24 Mei 2022 disdukcapil. 09 September 2019 17:17:37 Administrator 102. Oleh: Muhamad Nafi Uz Zaman, S. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 5. Pengertian Warga Negara. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. Beli koleksi Uu Administrasi Kependudukan online lengkap edisi & harga terbaru September 2023 di Tokopedia! ∙ Promo Pengguna Baru ∙ Kurir Instan ∙ Bebas Ongkir ∙ Cicilan 0%. Struktur penduduk/population structure (berapa banyak laki-laki dan perempuan pada setiap umur). Berikut ini Rekomendasi Judul Skripsi Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil terbaru. BUKU PROFIL KEPENDUDUKAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR. Fungsi Pemerintahan adalah. Data Pendidikan. koordinasi antarinstansi dalam urusan Administrasi Kependudukan; b. Pemerintah Pusat . Peraturan. Tahun. Menurut Pasal 1 UU tersebut, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. 108, BN 2019/NO 1789; PERATURAN. Untuk definisi anak dalam usia 18 tahun cukup banyak yang menyebutkan dalam. Bentuk. Dalam UU Administrasi Kependudukan yang baru selain 4 Kutipan Akta Pencatatan Sipil yaitu Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan dan Akta Perceraian ditambah Akta Pengesahan Anak. go. UU No. “UU Administrasi Pemerintahan memberi PTUN kewenangan mengadili keputusan pemerintah dan juga mengadili tindakan administrasi termasuk mengadili OOD. Tingkat kesehatan di Indonesia masih belum merata dan tergolong rendah. 24 Tahun 2013 (UU Kependudukan) memperbaiki permohonan. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. 52, LN. Lampiran. Layanan Mandiri. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang administrasi perkantoran khususnya tentang sistem pelayanan administrasi pendidikan. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah (PP) No. Jurnal ini sebelumnya memiliki identitas “Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)” namun pada akhir tahun 2020 berdasarkan hasil rapat Dewan Editor, jurnal ini berganti dengan "Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)". Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk,. Pengertian Administrasi dalam arti sempit dan luas yaitu : 2. go.